Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel yang kedua kalinya pada sengketa minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang dituduhkan oleh Uni Eropa. Permohonan ini diajukan dalam forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO), yang berlangsung pada Senin 27 November 2023.
Dengan pengajuan ini, maka panel di WTO otomatis akan terbentuk terlepas masih ada penolakan dari Uni Eropa.
Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Nugraheni Prasetya Hastuti menjelaskan, pengajuan ini sudah sesuai dengan komitmen dan upaya pemerintah untuk melindungi dan memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa.
“Produk biodiesel Indonesia mengalami perlakuan diskriminatif karena menerima subsidi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional oleh otoritas Uni Eropa,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (30/11/2023).
Sebelumnya, pada 11 Agustus 2023, Indonesia secara resmi telah mengajukan konsultasi dengan Uni Eropa ke WTO. Indonesia mengharapkan agar panel segera dibentuk dan sidang pemeriksaan sengketa dapat dilaksanakan pada semester pertama 2024.
Pokok gugatan diajukan Indonesia dalam sengketa ini meliputi isu tuduhan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dianggap sebagai subsidi oleh Komisi Eropa, tuduhan Komisi Eropa terkait adanya dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO), dan perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM Agreement).