S – Bisnis Liputan6.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukan perihal kondisi dana pensiun (dapen) di Indonesia. Saat ini, terdapat 12 dapen yang masuk pengawasan khusus lembaga ini. Adapun dapen dalam pengawasan tersebut berasal dari non BUMN dan BUMN.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan ada berbagai permasalahan yang menggelayuti dapen di Indonesia. Ini yang mendasari dapen masuk dalam pengawasan khusus OJK.

“Dari 12 dapen dalam pengawasan khusus itu kita minta kepada pihak terkait terutama pendiri itu memenuhi kewajibannya. Jadi beberapa penyebab bagaimana dapen itu mempunyai tingkat pendanaan 3 bisa dijelaskan beberapa poin penting,” jelas dia kepada media di Jakarta, Selasa (10/11/2023).

Dia menyebutkan jika salah satu permasalahan dana pensiun (dapen) diakibatkan pendiri atau pemberi kerja tidak menyetorkan porsi iuran yang menjadi kewajibannya. Tak tanggung-tanggung tunggakan iuran pendiri dapen mencapai Rp 3,61 triliun secara akumulasi.

Penyebab setoran mandek seperti perusahaan bangkrut atau kondisi dapen yang merugi.  “Itu penyebab utama sehingga tidak imbang antara kewajiban dengan dana tidak imbang,” ungkap dia.

Permasalahan kedua berkaitan dengan penetapan bunga aktuaria. Tingkat bunga aktuaria digunakan untuk menghitung berapa kewajiban. Manajemen perusahaan dituntut bisa memenuhi kewajiban berdasarkan tingkat bunga tersebut.

Akibatnya, mereka mencari investasi yang bisa memberikan imbal hasil setingkat bunga aktuaria. “Jadi high return high risk artinya beli produk beresiko tinggi untuk tutup gap,” tambah dia.