SBSN Punya Peran Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur, Ini Buktinya!

Liputan6.com, Jakarta Salah satu kunci dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembangunan infrastruktur jika dijalankan secara terarah dan menekankan pada aspek pemerataan dapat menjadi kunci dalam mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 pun menetapkan kebutuhan belanja untuk infrastruktur sebesar Rp422,7 triliun atau naik sebesar 5,8% dari outlook APBN 2023 sebesar Rp399,6 triliun.

Anggaran infrastruktur tahun 2024 tersebut itu diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi yang meliputi konektivitas dan transportasi, energi, ketenagalistrikan, dan pangan.

Selain itu, alokasi anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertunda akibat pandemi, mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, serta melakukan pemerataan dan penguatan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Akan tetapi, anggaran yang sudah ditetapkan pada APBN 20244 masih memiliki keterbatasan guna membiayai berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah dan akan dijalankan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah pun harus mencari alternatif pembiayaan lain yang aman, kredibel, dan independen, salah satunya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN).

Pasalnya, SBN mampu membuat defisit APBN tetap terjaga dan rasio utang tetap prudent sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembiayaan utang saat ini juga didominasi oleh SBN, yang per akhir Agustus 2023, outstanding utang 89% dari SBN dan 11% berasal dari pinjaman.

Dengan kata lain, SBN merupakan salah satu sumber pembiayaan APBN yang sangat penting. Pasalnya penerbitan SBN merupakan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pengalaman pasar keuangan domestik, menyediakan instrumen pengelolaan likuiditas dan risiko bagi lembaga keuangan, dan menyediakan instrumen pengelolaan moneter bagi Bank Indonesia.