Ramai Seruan Boikot Produk Pro Israel, Indonesia Justru Bakal Rugi?

Liputan6.com, Jakarta Seiring dengan gencarnya perang Israel dan Hamas Palestina di Gaza, memunculkan seruan untuk boikot produk Israel di sejumlah negara termasuk Indonesia.

Namun seruan boikot produk pro Israel justru dinilai akan merugikan ekonomi di dalam negeri. Salah satunya berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal

Pakar dan Peneliti INDEF Ahmad Heri Firdaus menilai bahwa aksi boikot yang tidak berdasarkan fakta dan menyasar perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki lisensi domestik dapat merugikan ekonomi dalam negeri, terutama tenaga kerja lokal.

Heri menyoroti ketidakbenaran persepsi bahwa boikot akan memotong pendapatan perusahaan dan merugikan Israel secara finansial.

 

“Artinya, kalau ada aksi boikot nanti yang terkena dampak adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang adalah tenaga kerja lokal,” jelas Heri, dikutip Senin (27/11/2023).

Dia menunjukkan bahwa aliran dana Israel jauh lebih besar berasal dari pinjaman luar negeri, penjualan migas, hingga transaksi perangkat lunak untuk gawai.

Dengan demikian, seruan dari tokoh-tokoh terkemuka ini menjadi panggilan agar masyarakat bersikap objektif, memahami daftar perusahaan yang menjadi target benar-benar terlibat dalam daftar Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) dengan seksama, dan menghindari boikot yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak merugikan perusahaan lokal yang tidak terlibat dalam konflik geopolitik tersebut.

Boikot Produk Israel

Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, ajakan boikot produk Israel harus direspons dengan bijaksana.

“Anda boleh menikmati produk sebaik-baiknya karena telah diberikan label halal,” kata Jusuf Kalla dalam kegiatan acara Doa Bersatu Untuk Palestina di Jakarta.

Dia menjelaskan, produk-produk yang ada di Indonesia tentu dibuat menggunakan bahan-bahan serta tenaga kerja dan modal dari dalam negeri. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu mengimbau agar jangan sampai ada masalah lain yang timbul di tengah masyarakat akibat ajakan boikot yang tidak disikapi dengan bijak. “Perusahaan-perusahaan yang betul-betul produk Indonesia dan milik Indonesia tentu dihargai dan saya yakin MUI memahami dan telah memberikan penjelasan itu,” katanya.