Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp 1.396,9 triliun hingga akhir September 2023. Angka belanja negara tersebut 62,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Adapun rincian belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp669,6 triliun atau 66,9 persen dari pagu dan belanja non K/L Rp 727,3 triliun atau 58,4 persen dari pagu.
“Kalau kita lihat belanja APBN mencapai Rp 1.396,9 triliun dari pagu,” kata Sri Mulyani Indrawati, dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu. Ia menuturkan manfaat langsung BPP kepada masyarakat terealisasikan sebesar Rp803,5 triliun atau 57,5 persen yang menerima manfaat.
Realisasi Perlindungan Keluarga Harapan (PKH) hingga September sebesar Rp19,5 triliun yang diterima oleh 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kartu sembako Rp29,8 triliun, bansos pangan Rp8,2 triliun, bantuan ternak Rp182,5 miliar, bantuan alat mesin pertanian Rp574,5 miliar, bantuan benih, mulsa dan pupuk organik Rp1,2 triliun dan PBI JKN Rp34,7 triliun.
“Kita memberikan bantuan pangan pada saat bulan Maret-Mei yang lalu menjelang atau sekitar Idul Fitri dan waktu itu harga pangan mengalami kenaikan, dan pemerintah memutuskan memberikan bantuan sosial pangan dalam bentuk beras telur dan ayam,” tutur Menkeu.
“Pada saat yang sama kita juga membantu harga telur dan ayam jatuh, sehingga para perternak mengalami dampak, maka kita membeli dan memberikannya kepada masyarakat sebesar Rp8,2 triliun,” sambungnya