Tahun Politik Tak Ganggu Pembangunan IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusanatara (IKN) memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap akan berlanjut meski masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo berakhir di 2024. Alasannya, pembangunan IKN sudah tertuang dalam Undang-Undang yang mengikat.

Saat bertemu Duta Besar (Dubes) Yunani H.E. Stella Bezirtzoglou, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusanatara (IKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya memastikan bahwa tahun politik tidak akan mengganggu pembangunan IKN Nusantara. Bahkan meskipun ada pergantian presiden, Achmad memastikan ibu kota baru yang ada di Kalimantan Timur tersebut tetap dibangun.

“Pembangunan IKN sudah berdasarkan hukum yang mengikat dengan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara,” kata Jaka dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (21/10/2023).

Pembangunan IKN sudah berdasarkan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. Artinya, suksesi kepemimpinan tidak dapat menghentikan laju pembangunan IKN, seperti yang dikhawatirkan Dubes Yunani Stella.

Ia juga menyinggung terkait keuntungan berinvestasi melalui Peraturan Pemerintah 12/2023 mengenai kemudahan berinvestasi di IKN. Dimana peraturan ini mengelaborasi berbagai insentif yang ada.

Reforestasi

Selain itu, fokus pembangunan IKN akan mengacu pada misi reforestasi, karena secara riil kawasan yang saat ini di bangun merupakan lahan industri yang nantinya akan dihijaukan melalui bibit tanaman salah satunya dari Persemaian Mentawir.

Untuk menunjang hal itu, telah dibentuk Komite ESG (Environmental, Social, and Governance) yang bertugas membantu Otorita IKN di bidang lingkungan, sosial, dan tata laksana pemerintahan.

“Pembangunan IKN tentunya mengedepankan konsep hijau, cerdas, dan berwawasan global dengan potensi investasi yang benefit,” tegas Jaka.

Diketahui, pertemuan antara Otorita Ibu Kota Nusanatara (IKN) dengan delegasi Yunani untuk kenalkan visi pembangunan berkelanjutan serta potensi investasi di IKN, di Kantor Otorita IKN Jakarta, pada Kamis 19 Oktober 2023. Di dalam pertemuan ini delegasi Yunani tidak hanya dari pihak Kedutaan namun juga pelaku usaha.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com