Bunga Mencekik, Ekonom Minta OJK Atur Layanan Pinjol

Liputan6.com, Jakarta – Ekonom di Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti permasalahan Fintech Lending atau Pinjaman Online (pinjol) yang semakin pelik setelah KPPU melakukan penelitian terhadap dugaan penetapan bunga 0,8 persen per hari yang dilakukan oleh pinjol.

Ekonom menilai, kesepakatan bunga 0,4 persen yang turun dari 0,8 persen per hari masih belum menyelesaikan masalah.

“Tidak ada informasi yang transparan mengenai biaya bunga, layanan, asuransi dan denda. Informasi mengenai bunga hanya ditampilkan 0,4 persen tanpa keterangan yang lebih jelas apakah per hari, per minggu, atau per tahun,” kata Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom CELIOS, Nailul Huda dalam keterangan tertulis dikutip Senin (9/10/2023).

Nailul Huda memaparkan, survei dari APJII menunjukkan faktor utama peminjaman di pinjol memiliki bunga yang tidak murah.

“Padahal, jika kita bandingkan dengan bunga lembaga keuangan lainnya, bunga pinjol per tahun sangat tinggi. Dengan bunga 0,4 persen, bunga pinjol per tahun bisa mencapai 144 persen atau 1,4 kali dari pokok pinjaman,” jelasnya.

“Informasi lainnya, seperti biaya layanan, asuransi, dan denda tidak disebutkan untuk persentase maupun nilai-nya. Bahkan ada platform pinjol yang menetapkan biaya layanan dan asuransi hampir 100 persen dari pinjaman pokok. Jika benar ada asuransi pinjaman yang tinggi, platform tidak perlu menagih terlalu berlebihan kepada peminjam karena pokok pinjaman harusnya diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi pada kenyataannya, cara penagihan pinjol sering melewati batas wajar,” imbuhnya.

Adapun Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira yang mengatakan bahwa selama ini seolah regulasi pinjol dibuat terlalu lunak.

“Ada indikasi pengaturan di industri pinjol tidak detil terkait dengan batas bunga pinjaman, dan biaya layanan. Sepertinya ada yang berlindung dibalik inovasi keuangan digital, jadi seolah perlindungan konsumen kerap dinomor duakan. Akibatnya pemain pinjol menetapkan bunga dan biaya layanan tergantung kesepakatan, tidak diatur secara eksplisit dalam POJK,” kata Bhima.