BP Tapera Sudah Salurkan 226 Ribu Unit Rumah Subsidi Senilai Rp 18 Triliun per September 2023

Sementara itu, Ekonom senior Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip menilai konsep yang BP Tapera cukup baik. Tentunya dibarengi dengan beberapa poin pertimbangan.

“Jadi, konsep tapera ini sebenarnya konsep pengembangan likuiditas perumahan yang cantik, dengan beberapa pertimbangan,” tegas dia.

Pertama, dia menerangkan, tapera menggabungkan antara konsep pembiayaan dan tabungan hari tua. Kedua, tapera menggabungkan konsep gotong royong dan kemandirian. Ketiga, tapera menggabungkan konsep tabungan jangka panjang yang match dengan pembiayaan perbankan.

“Konsep tabungan pada tapera yang bersifat jangka panjang ini cocok dengan karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang pula. BP Tapera tidak menyalurkan pembiayaan kepada peserta, melainkan oleh bank pelaksana pembiayaan,” ungkapnya

“Dalam konteks ini, kerja sama BP Tapera dengan bank pelaksana menjadi solusi atas masalah mismatch yang dialami perbankan. Berdasarkan uraian ini, BP Tapera dapat berperan penting dalam ekosistem pasar keuangan,” pungkas Sunarsip.

Benahi Data Backlog

Data valid mengenai orang yang belum punya rumah pertama atau backlog tengah jadi persoalan yang jadi sorotan pemerintah. Mengingat, data terakhir per 2021 mencatat ada 12,7 juta unit backlog.

Guna memetakan data backlog tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut ambil bagian. Salah satunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.

“Backlog-nya berapa, dimana, jadi tadi diawal saya singgung soal pentingnya ekosistem, ada peranan pemda disana,” ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam sesi diskusi di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).

Langkah kerja sama itu, diharapkan mampu memetakan lokasi-lokasi backlog rumah di Indonesia. Dengan menggandeng Pemda, bisa dibilang akan ada penguatan data.

“Kami kerja sama dengan DJPI bantu pemda untuk me-mapping backlog nanti pernan pemda sediakan dana dan akan bisa secara sistematis membuat roadmap backlog per provinsi atau pemkot,” ujar dia.

Dana ini, kata dia, diarahkan untuk menyediakan rumah, dan harapannya lewat skala pemerintah daerah, angka backlog bisa cepat berkurang. Tapi, Adi menegaskan kalau hal ini tak melulu bergantung pada dana APBN, perlu juga ada sumber lainnya.

“Kalau dananya kurang, kan di daerah ada BUMN, BUMD, dengan pendekatan itu semoga bisa ciptakan equilibrium tadi,” kata dia.