Peran Besar BUMN di Industri Sawit Jadi Solusi Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

 

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyambut positif dan mengapresiasi langkah Pemerintah melalui PTPN Group yang resmi mendirikan subholding PalmCo, khusus mengelola bisnis kelapa sawit.

Pembentukan ini dilakukan dengan mergernya PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII ke PTPN IV selaku entitas bertahan, dan pemisahan tidak murni sebagian aset serta liabilitas PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

Piter Abdullah meyakini jika dikelola dengan baik dan professional, maka sub Holding PalmCo akan dapat mendukung hilirisasi komoditas sawit, ketahanan pangan nasional dan energi terbarukan, serta memastikan stok minyak goreng untuk industri dan rumah tangga.

“Saya memandang positif sekali apa yang dilakukan Pemerintah dengan mendirikan PalmCo sebagai perusahaan pengolahan kelapa sawit karena bisa mendorong membatu proses hilirisasi dan mengatasi masalah sawit lain,” ujarnya, dikutip Jumat (15/12/2023).

Di sisi lain, dia mengatakan PTPN IV PalmCo akan menghadapi tantangan untuk mencapai targetnya. Namun, menurutnya, terbentuknya BUMN khusus mengelola sawit sudah menjadi langkah awal yang baik untuk menyeimbangkan kebutuhan dalam negeri dalam industri sawit nasional yang saat ini didominasi oleh perusahaan swasta.

“Kalau membahas tantangan, ini sebenarnya yang paling utama itu ada dulu. Ada dulu (resmi mendirikan PalmCo-red). Jadi sebagai langkah awal, ini sudah sangat bagus. Dengan adanya BUMN fokus masuk ke dalam industri sawit, menurut saya, jauh lebih baik,” terangnya.

Industri Sawit

Alasannya, dia memaparkan peran BUMN dan Pemerintah selama ini dalam industri sawit terlalu kecil karena dikuasai oleh perusahaan swasta. Kondisi ini, ujarnya, menyebabkan Pemerintah sulit melakukan kendali ketika terjadi gejolak harga, terbukti ketika terjadi masalah kelangkaan minyak goreng di pasar.

“Pemerintah tidak bisa mengintervensi karena tidak punya produknya. Pemerintah mau mengendalikan harga, misalnya Rp14 ribu per kg tidak bisa karena yang punya barang bukan Pemerintah,” lanjut Piter Abdullah.

Jadi, lanjutnya, PalmCo diharapkan dapat menyeimbangkan kondisi itu karena perusahaan ini dapat menjadi perpanjang tangan Pemeritah di industri sawit. Dengan Pemerintah terjun langsung di industri sawit, jelasnya, kemampuan Pemerintah mengendalikan harga, jika dibutuhkan, akan lebih kuat.