Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkevics menuliskan di platform X (sebelumnya Twitter) bahwa dia menghapus akun TikTok-nya dan melarang aplikasi tersebut di ponsel pintar resmi Kementerian Luar Negeri.
Belanda
Pemerintah pusat Belanda melarang aplikasi termasuk TikTok dari telepon kantor karyawan dengan alasan masalah keamanan data.
Pernyataan pemerintah Belanda tidak menyebutkan nama TikTok secara spesifik, namun mengatakan bahwa pegawai negeri di negara itu tidak disarankan memasang dan menggunakan aplikasi “dari negara-negara dengan program siber yang menyerang Belanda dan/atau kepentingan Belanda di perangkat kerja seluler mereka.”
Selandia Baru
Anggota parlemen di Selandia Baru dan staf Parlemen negara tersebut dilarang menggunakan aplikasi TikTok di telepon kantor mereka, mengikuti saran dari pakar keamanan siber pemerintah.
Aplikasi tersebut akan dihapus dari semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen, meskipun para pejabat dapat membuat pengaturan khusus bagi siapa saja yang membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasinya.
Parlemen Norwegia melarang Tiktok di perangkat kerja, setelah Kementerian Kehakiman negara itu memperingatkan bahwa aplikasi tersebut tidak boleh dipasang di ponsel yang dikeluarkan untuk pegawai pemerintah.
Ibu kota negara, Oslo dan kota terbesar kedua di Norwegia, Bergen, juga mendesak pegawai kota untuk menghapus TikTok dari telepon kantor mereka.
Pakistan
Pihak berwenang Pakistan telah melarang sementara TikTok setidaknya empat kali sejak Oktober 2020.
Taiwan
Pada Desember 2022, Taiwan memberlakukan larangan sektor publik terhadap TikTok setelah FBI memperingatkan bahwa TikTok menimbulkan risiko keamanan nasional.
Perangkat pemerintah, termasuk ponsel, tablet, dan komputer desktop, tidak diperbolehkan menggunakan perangkat lunak buatan China, yang mencakup aplikasi seperti TikTok, Douyin, atau Xiaohongshu, aplikasi konten gaya hidup asal China.
Inggris
Pihak berwenang Inggris pada pertengahan Maret 2023 melarang TikTok dari ponsel yang digunakan oleh menteri pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan dampak langsung. Para pejabat mengatakan larangan tersebut merupakan “langkah pencegahan” atas dasar keamanan, dan tidak berlaku untuk perangkat pribadi.
Pemerintah semi-otonom Skotlandia dan Balai Kota London juga melarang TikTok dari perangkat staf.
Amerika Serikat
AS pada awal Maret 2023 memberi waktu 30 hari kepada lembaga pemerintah untuk menghapus TikTok dari perangkat dan sistem federal karena masalah keamanan data.
Lebih dari separuh dari 50 negara bagian AS juga telah melarang aplikasi tersebut dari perangkat resmi, begitu pula Kongres dan angkatan militer AS.