Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Angka ini meningkat Rp165 triliun dari 2023.
Dikatakan upaya mencapai ini melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sumber pendapatan akan dicapai antara lain dari raihan pajak.
“Sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan,” jelas Sri Mulyani saat Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Dikatakan, pemberian insentif perpajakan akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur. Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan.
Tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki. “Optimalisasi dari PNBP akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik. Juga kelestarian lingkungan karena penerimaan negara bukan pajak juga berasal cukup besar dari sumber daya alam PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola,” jelas dia.
Adapun dari sisi belanja, pemerintah dan DPR sepakat bahwa nilainya mencapai Rp 3.325,1 triliun. Angka ini tumbuh 8,6% dibandingkan APBN 2023.
Rinciannya, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,6 triliun.