Kenaikan UMP 2024 Tak Cukup Jaga Daya Beli Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 masih terlalu rendah, sehingga masih belum cukup menjaga daya beli masyarakat di tahun depan.

“Terkait soal kenaikan UMP baru-baru ini, menurut hemat saya, kenaikannya terlalu rendah dan kurang mewakili persoalan tekanan daya beli yang dialami pekerja selama setahun terakhir,” kata Ronny kepada Liputan6.com, Sabtu (25/11/2023).

Menurutnya, indikator yang dipakai terlalu mengambang dan tidak langsung menjurus kepada beban pekerja secara spesifik. Misalnya, inflasi hanya mengacu kepada inflasi inti (core inflation) dan IHK (Consumer Price Index/CPI), yang sifatnya sangat umum karena merupakan kenaikan rata-rata untuk ratusan bahkan ribuan barang yang dikonsumsi konsumen.

Harga Pangan

Padahal pergerakan harga pangan dengan volatilitibiltas tinggi sebenarnya juga perlu mendapatkan perhatian, terutama harga beras, telur, cabe, minyak goreng, dan sebagainya.

“Harga beras misalnya, naiknya lebih 20 persen dalam beberapa bulan terakhir. Telur dan cabe juga sama, naiknya cukup signifikan. Dan ukuran kelayakan hidup pekerja saya kira juga naiknya lebih dari itu,” ujarnya.

Apalagi, bantuan sosial berupa beras yang digelontorkan Pemerintah hanya berlaku bagi masyatakat kelas bawah, bukan pekerja yang bergaji tetap

Alhasil imbasnya kepada ekonomi, dengan kenaikkan yang rata-rata di bawah 5 persen, maka tidak akan terlalu membantu dalam memulihkan daya beli pekerja dan membantu menaikan tingkat konsumsi rumah tangga.

“Karena kenaikan sebesar itu bahkan belum mampu menutup tekanan daya beli yang terjadi selama setahun terakhir. Jadi kenaikan tersebut, paling banter, hanya menetralisasi tekanan daya beli yang dialami oleh pekerja. Bahkan boleh jadi tidak cukup untuk mengembalikan ke tingkat daya beli semula,” ujarnya.