Gagasan Anies Baswedan: Masyarakat Mulut Tambang Tak Boleh Nganggur

Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan mengusulkan ada badan khusus yang mengawasi krisis iklim. Ini nantinya juga akan berfokus mengawasi implementasi penanganan krisis iklim hingga transisi energi.

Anies melihat, kementerian dan lembaga yang saat ini bergerak di bidang energi dan menangani krisis iklim berjalan sendiri-sendiri. Maka, dipandang perlu untuk dibentuk satu badan khusus untuk mengawasinya.

“Nah di Indonesia ada beberapa yang bekerja sendiri-sendiri, sudah ada tapi there not link together. Kami merasa perlu ada satu yang secara spesifik menang membicarakan tentang climate crisis ini, dan itu bisa langsung di bawah presiden sehingga dia mencakupi semua,” tuturnya dalam Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan, di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Meski ada badan baru, dia menegaskan badan ini nantinya tidak bertindak sebagai eksekutor. Tapi lebih kepada melaksanakan pengawasan hingga evaluasi. Harapannya, tidak ada tumpang tindih pelaksanaan dalam menangani dampak krisis iklim.

“Tapi perlu diingat jangan sampai badan ini memiliki tugas yang tumpang tindih dengan existing. Karena itu saya sampaikan badan ini lebih melakukan monitoring not for panitive reason tapi advisory,” kata dia.

“Sehingga blueprint yang dimiliki, disepakati, ada badan yang kemudian memantau pelaksanaan, membantu kesulitan dalam pelaksanaan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan. Tapi pelaksanananya sendiri menggunakan kelembagaan yang sudah ada,” imbuh Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan kalau upaya serupa dilakukan oleh beberapa negara lainnya. Diantaranya, Office of the US Special Presidential Envoy for Climate di Amerika Serikat, Department for Energy Security and Net Zero di Inggris, dan Ministry of Ecological Transition di Perancis.

Lalu, ada Ministry of Environment, Forest and Climate Change di India, dan Climate Change Authority di Australia.