Sebelumnya dikutip dari Kanal Global Liputan6.com, Pemerintah Amerika Serikat memilih untuk menghindari penutupan pemerintahan federal setelah DPR dan Senat menyetujui kesepakatan pendanaan jangka pendek.
Sebuah rancangan undang-undang yang menjamin pendanaan pemerintah hingga pertengahan November tetapi tidak mencakup bantuan baru untuk Ukraina disetujui di Senat dengan 88 suara berbanding sembilan, dikutip dari laman BBC, Minggu (1/10/2023).
Resolusi 45 hari tersebut diusulkan oleh Ketua DPR Kevin McCarthy setelah terjadi pemberontakan oleh rekan-rekan Partai Republik garis keras yang menguasai majelis tersebut.
Setelah ditandatangani menjadi undang-undang, hal ini akan mencegah gangguan terhadap layanan federal.
Shutdown AS, yang akan menyebabkan puluhan ribu pegawai federal cuti tanpa bayaran dan menangguhkan berbagai layanan pemerintah, dijadwalkan akan dimulai pada hari Minggu (1/10).
Namun dalam perubahan haluan yang dramatis pada Sabtu sore, anggota DPR dari Partai Republik bergegas untuk meloloskan langkah pendanaan sementara yang akan membuat pemerintah tetap terbuka selama 45 hari lagi dan tidak memberikan konsesi besar pada tingkat pengeluaran.
Hal ini didukung oleh lebih banyak anggota Partai Demokrat daripada Partai Republik, dengan sebanyak 90 anggota Partai Republik menentangnya.
Langkah ini merupakan pukulan bagi sekelompok kecil anggota Partai Republik sayap kanan yang telah mengadakan perundingan di majelis dengan tuntutan keras untuk pemotongan belanja negara.