ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia, Mimpi atau Aksi Nyata?

Liputan6.com, Jakarta – Tantangan ekonomi dunia makin berat. Belum selesai ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, sudah datang krisis energi karena memanasnya konflik Palestina dengan Israel.

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono mengatakan, selain tantangan jangka pendek tersebut, ekonomi dunia termasuk Indonesia juga harus menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang. Tantangan tersebut antara lain fragmentasi ekonomi dan politik global.

“Termasuk tantangan jangka panjang adalah perubahan iklim,” Kata Arief dalam HSBC Summit 2023 dengan tema Navigating Indonesia’s Path: Insight for today, Visions for Tomorrow, pada 11 Oktober 2023.

Seperti dketahui, dampak perubahan iklim saat ini sudah nyata salah satunya adalah El Nino yang merupakan kekeringan berkepanjangan. Saat ini,produksi beras di beberapa negara sudah menurun yang membuat banyak negara mengambil kebijakan proteksi dengan memilih menghentikan ekspor pangan.

Tentu saja, dampak perubahan iklim ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, isu Environmental, social, and corporate governance (ESG) dan perubahan iklim telah menjadi topik utama di global karena menjadi tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi.

“Berbagai negara telah mengambil langkah serius untuk menghadapi perubahan iklim dengan mengimplementasikan ESG,” kata dia dalam gelaran HSBC Summit 2023 Navigating Indonesia’s Path: Insight for today, Visions for Tomorrow.

Semua negara mencoba untuk menjalankan ESG sejak adanya Paris Agreement 2015 dan kemudian dipertebal saat Indonesia memegang Presidensi G20 tahun lalu. Hal-hal ini menjadi salah satu langkah mitigasi dari perubahan iklim yang dampaknya begitu besar di dunia.

Kartika menjelaskan, BUMN sebagai Agent of Development mencoba menjadi motor penggerak ESG di Indonesia. Menteri BUMN telah menerbitkan Edaran NOmor 6 Tahun 2022 yang mengarahkan seluruh BUMN untuk menyusun roadmap pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjalankan nilai ekonomi karbon sehingga dapat mendorong percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kementerian BUMN telah menyusun sejumlah langkah stategis lompatan jangka panjang yang berfokus kepada penurunan emisi pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara dan penurunan emisi transportasi dengan menciptakan bahan bakar hijau.

Langkah lainnya adalah Kementerian BUMN mendorong Natura Based Solution dan carbon market dimana nantinya penghasil karbon positif bisa dibeli oleh penghasil karbon negatif.

Langkah Indonesia menuju ekonomi hijau ini juga diamini oleh Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt. Saat dunia bergerak menuju ekonomi hijau dan berkomitmen pada keberlanjutan, Indonesia telah memulai perjalanan menuju netralitas karbon dengan regulasi untuk mencapai emisi karbon netral pada 2060.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan investasi energi terbarukan hingga tiga kali lipat menjadi USD 8 miliar per tahun pada akhir dekade ini, seperti yang disoroti oleh Badan Energi Internasional.

Peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini, diharapkan membuka peluang ekonomi berkelanjutan baru dengan potensi USD 20 miliar.

Dalam perjalanan menuju netralitas karbon, Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk elektrifikasi sektor mobilitasnya. Francois menyoroti pentingnya mendukung sektor kendaraan listrik, sebuah industri yang sejalan dengan sumber daya melimpah Indonesia.

“Ini memberikan jalan yang menarik untuk kendaraan listrik (EV), sebuah industri yang selaras dengan sumber daya Indonesia yang melimpah,” ujar Francois dalam acara yang sama.