Kapal Vietnam Curi Ikan di Anambas, Ketua MPR Minta Pemerintah Perjelas Batas Laut Teritorial

Liputan6.com, Jakarta – Sebanyak dua kapal berbendera Vietnam ditangkap karena diduga menangkap ikan secara ilegal di wilayah konservasi Anambas, Kepulauan Riau. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih meningkatkan patroli laut berkerja sama dengan aparat Kepolisian air, Bakamla, dan TNI AL, untuk menjaga kedaulatan perairan laut Indonesia.

“MPR meminta sikap tegas pemerintah dalam memberikan sanksi kepada pihak manapun yang terus berupaya mengganggu wilayah perairan Indonesia,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/10/2023).

Bambang juga meminta pemerintah memperjelas batas laut teritorial, Batas landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif. Sehingga dengan ketiga hal tersebut KKP, Kepolisian Air, Bakamla dan TNI Al, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga kedaulatan wilayah teritorial perairan Indonesia baik dengan teknologi drone, radar dan patroli maritim.

Langkah ini harus dilakukan sehingga dapat memantau dan mengawasi aktivitas di setiap zona yang ada guna mengimbangi kekuatan patroli negara lain, sehingga mampu meminimalisir dan mencegah berulangnya aktivitas penangkapan ikan ilegal ataupun gangguan kedaulatan di perairan Indonesia.

Pemerintah juga harus bekerja sama dengan lembaga negara terkait untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang dapat mengatasi persoalan kedaulatan di perairan, terutama dalam menjaga sumber daya atau kekayaan alam Indonesia, dengan perbaikan pertahanan negara, utamanya di wilayah perairan sekitar Kepulauan Riau yang kerap bermasalah.

“Bakamla dan TNI AL untuk memperkuat strategi pertahanan baru yang efektif, dengan memperkuat armada tempur dan menempatkannya secara permanen di wilayah perbatasan, sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara,” ungkap Bambang. 

Terakhir Ketua MPR meminta pemerintah melakukan kerja sama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan perairan laut Indonesia, dengan menandatangani Memorandum of Understanding/MoU yang dapat menentukan aturan maupun mekanisme terkait batas wilayah masing-masing negara.