Pembangunan IKN Nusantara Fokus pada Misi Reforestasi

Liputan6.com, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menemui delegasi Yunani untuk memperkenalkan pembangunan berkelanjutan serta potensi investasi di IKN Nusantara. Di sisi lain, Yunani masih menimbang adanya dampak dari tahun politik 2024 dan terhadap keberlanjutan hutan pada pembangunan ibu kota baru ini.

Duta Besar (Dubes) Yunani untuk Indonesia, Stella Bezirtzoglou bertanya terkait hutan di Kalimantan dan kepastian keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara setelah tahun politik 2024.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya pun menjawab. Fokus pembangunan IKN Nusantara akan mengacu pada misi reforestasi.

“Karena secara riil kawasan yang saat ini dibangun merupakan lahan industri yang nantinya akan dihijaukan melalui bibit tanaman, salah satunya dari Persemaian Mentawir,” ujar Jaka, Sabtu (21/10/2023).

Tak lupa, ia menekankan bahwa pembangunan IKN sudah berdasarkan hukum yang mengikat sesuai dengan Undang-Undang 3/2022 tentang Ibu Kota Negara.

“Artinya, suksesi kepemimpinan tidak dapat menghentikan laju pembangunan IKN, seperti yang dikhawatirkan Dubes Yunani Stella,” imbuhnya.

Untuk menunjang hal itu, telah dibentuk Komite ESG (Environmental, Social, and Governance) yang bertugas membantu Otorita IKN di bidang lingkungan, sosial, dan tata laksana pemerintahan.

“Pembangunan IKN tentunya mengedepankan konsep hijau, cerdas, dan berwawasan global dengan potensi investasi yang benefit,” kata Jaka.

Kemudahan Investasi

Ia juga menyinggung terkait keuntungan berinvestasi melalui Peraturan Pemerintah 12/2023 mengenai kemudahan berinvestasi di IKN, peraturan ini mengelaborasi berbagai insentif yang ada.

Sementara Dubes RI di Athena, Bebeb AK Nugraha Djundjunan, mengajak para pelaku usaha dari Yunani untuk berinvestasi di IKN. Ia juga menyampaikan urgensi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.

“Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara merupakan mimpi besar Bangsa Indonesia mulai dari Presiden Soekarno, dan akhirnya diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo. Kepindahan itu dilaksanakan karena arah pembangunan saat ini adalah Indonesia-sentris, yakni pembangunan dan kesejahteraan yang merata,” tuturnya.