Proyek IKN Jadi Panggung Pembuktian BUMN dan Produsen Baja Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai penyediaan produk baja dan jasa penunjangnya dalam pembangunan Ibu Kota Negara IKN alias IKN Nusantara sangat diperlukan. 

Untuk itu, Kementerian PUPR mendorong agar produsen baja nasional, perusahaan BUMN hingga kontraktor mengutamakan produk baja dalam negeri dalam pembangunan IKN.

“Semakin masifnya pembangunan IKN saat ini tentunya akan semakin membutuhkan produk baja dan jasa penunjangnya,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/10/2023).

Menurut Iwan, IKN juga menjadi ajang bagi produsen baja nasional dan BUMN untuk menunjukkan kualitas produksi, pekerjaan dan sinergi dalam proses pembangunan di lapangan. 

“Selain itu, jasa logistik pelabuhan dan produk baja nasional ke depan juga harus semakin dapat kepercayaan agar bisa bersaing secara sehat,” imbuh dia.

Terkait dengan pasokan baja ke IKN, Iwan menambahkan, perlu adanya konsolidasi sehingga barang yang dikirimkan tidak hanya berupa lonjoran batang baja secara utuh tapi sebisa mungkin sudah dirancang sedemikian rupa agar bisa langsung dirangkit dan dipasang ketika sampai di tempat proyek pembangunan. 

“Pemerintah dan Kementerian PUPR juga mendorong penerapkan revolusi konstruksi dengan konsep pembangunan yang meminimalisir sampah konstruksi atau minimum waste construction. Jadi sebisa mungkin nantinya baja yang dipasok harus sudah siap untuk dipasang,” pintanya.

Kerja Sama Produk Baja

Ia juga mengapresiasi kerjasama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan PT Karya Logistik Nusantara tentang Kerjasama Penyediaan Produk Baja dan Jasa Penunjangnya Dalam Rangka Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. 

Menurut dia, pada akhir tahun ini pembangunan IKN akan semakin masif mengingat sudah banyak proyek pemerintah dan investor yang mulai melaksanakan ground breaking infrastruktur di IKN. 

“Pemerintah telah melaksanakan pembangunan IKN berupa infrastruktur dasar dan prasarana dasar, dan pusat pemerintahan. Jangan maknai pembangunan IKN sebagai proyek semata tapi bagaimana visi besar pemerintah ke depan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan Indonesia sehingga bisa bersaing dengan bangsa maju lainnya,” tuturnya.